Indeks Reformasi Birokrasi Naik, Pemkot Metro Perkuat Tata Kelola Pemerintahan

METRO, Sudut.co – Pemerintah Kota (Pemkot) Metro kembali menegaskan komitmennya membangun tata kelola pemerintahan yang akuntabel, profesional, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Komitmen tersebut diperkuat melalui agenda Sinkronisasi Arah Kebijakan dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kota Metro Tahun 2026 yang digelar Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Metro, Rabu (8/7/2026).

Mewakili Wali Kota Metro, Sekretaris Daerah (Sekda) Ahmad Hariyanto menyampaikan arahan strategis di hadapan jajaran Asisten Sekda, kepala perangkat daerah, kepala bagian, serta Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Kota Metro.

Dalam arahannya, Ahmad menyampaikan bahwa reformasi birokrasi menjadi instrumen penting dalam menghadapi dinamika pembangunan daerah. Pemerintahan yang adaptif, berintegritas, dan profesional dinilai menjadi salah satu pilar dalam mempercepat pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Pemkot Metro juga berkomitmen menerapkan prinsip good governance melalui penguatan transparansi, akuntabilitas, serta keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Komitmen tersebut tercermin dari capaian Evaluasi Reformasi Birokrasi oleh Kementerian PANRB. Indeks Reformasi Birokrasi Kota Metro meningkat dari 76,12 pada 2024 menjadi 77,97 pada 2025. Kota Metro juga berhasil mempertahankan predikat BB.

Capaian tersebut menjadi dasar Pemkot Metro untuk terus mendorong transformasi digital melalui optimalisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Langkah ini diarahkan untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih responsif, praktis, transparan, dan terintegrasi.

Ahmad juga menginstruksikan seluruh perangkat daerah untuk segera menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi serta memperkuat sinergi lintas sektor. Upaya tersebut diharapkan mampu memastikan program pembangunan memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat.

“Sebagai bagian dari implementasi Reformasi Birokrasi Tematik 2026, kami menetapkan empat agenda prioritas. Di antaranya adalah penguatan akuntabilitas kinerja berbasis hasil, digitalisasi layanan demi keterbukaan informasi, peningkatan kompetensi dan integritas ASN, serta perluasan ruang partisipasi publik dalam roda pemerintahan,” jelas Ahmad Hariyanto.

Melalui forum sinkronisasi tersebut, Pemkot Metro berharap seluruh perangkat daerah memiliki kesamaan visi dan langkah dalam menjalankan agenda reformasi birokrasi.

Dengan sinergi tersebut, Pemkot Metro menargetkan terwujudnya birokrasi yang bersih, efisien, profesional, serta mampu memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat. (Adv)