Pemkot Metro Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi, Harga Beras dan Bawang Merah Jadi Perhatian

METRO – Pemerintah Kota Metro mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara hybrid yang dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir, Selasa (19/8/2025).

Rakor berlangsung di Ruang Rapat Bappeda Kota Metro dan diikuti jajaran perangkat daerah terkait. Pemkot Metro diwakili Yulia Candra Sari yang hadir mewakili Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan sekaligus Kepala Bagian Perekonomian.

Dalam pemaparan BPS, Deputi Bidang Statistik Sosial Ateng Hartono menyampaikan perkembangan inflasi dan Indeks Perkembangan Harga (IPH) hingga minggu kedua Agustus 2025.

“Atas catatan BPS, sepanjang Januari hingga Juli 2025 Indonesia mengalami tiga kali deflasi bulanan, yaitu Januari, Februari, dan Mei. Sementara itu terjadi empat kali inflasi bulanan pada Maret, April, Juni, dan Juli,” jelas Ateng.

Sejumlah komoditas pangan menjadi perhatian karena memberikan andil terhadap inflasi. Beras menjadi penyumbang terbesar dengan andil 0,15 persen, disusul bawang merah 0,10 persen, tomat 0,08 persen, dan cabai rawit 0,08 persen.

Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah meningkatkan kewaspadaan terhadap perubahan harga komoditas strategis dan menggunakan data BPS sebagai dasar pengambilan langkah antisipasi.

“Data dari BPS ini menjadi acuan yang sangat penting. Kita melihat bahwa beras dan bawang merah masih menjadi penyumbang utama inflasi. Karena itu, pemerintah daerah harus betul-betul mencermati pergerakan harga, terutama pada komoditas strategis,” ujar Tomsi.

Ia juga mengingatkan pemerintah daerah agar tidak terlambat merespons perubahan harga yang dapat berdampak terhadap daya beli masyarakat.

“Jangan sampai keterlambatan antisipasi membuat inflasi semakin menekan daya beli masyarakat,” tegasnya.

Tomsi mendorong pemerintah kabupaten dan kota memperkuat koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), memperbarui data harga secara rutin, serta melakukan intervensi ketika terjadi gejolak harga.

“Kemendagri bersama kementerian dan lembaga terkait akan terus memantau. Tetapi langkah cepat dari daerah adalah kunci keberhasilan pengendalian inflasi,” tambahnya.

Rakor tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memantau perkembangan harga pangan dan menjaga stabilitas ekonomi serta daya beli masyarakat. (ADV)